JAKARTA, KOMPAS.com - Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dan solar dicabut, masing-masing Rp 2.000 per liter, untuk dialihkan ke sektor produktif. Pemerintah mengklaim, kebijakan tersebut dapat memberikan tambahan fiskal Rp 9,5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2014.
Seiring dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro membenarkan, kebijakan akan menimbulkan dampak terhadap daya beli masyarakat. Harga barang-barang melambung naik. Inflasi sampai dengan penghujung 2014 ditaksir 7,3 persen.
Bagi si miskin, kata Bambang, kenaikan harga barang-barang akan lebih terasa hingga 9,8 persen. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terkoreksi 5,1 persen. Angka penghematan Rp 9,5 triliun diakui Bambang tidak terlalu besar. Namun, pada 2015 nanti, penghematannya bisa di rentang Rp 100 triliun hingga Rp 140 triliun.
"Untuk 2015, selain dari merealokasi subsidi BBM, kita akan memperlebar ruang fiskal dengan cara lain. Kita bukan berdiam diri saja setelah menaikkan harga BBM," ujar Bambang, Selasa (18/11/2014).
Ya, masyarakat tak menanggung sendiri beban penghematan. Bambang berujar, pemerintah berkomitmen mengencangkan ikat pinggang, agar punya anggaran lebih besar di tahun depan untuk pembangunan infrastruktur. Dia bilang, pemerintah akan berfokus pada subsidi listrik.
Tetapi, kata Bambang, ini bukan soal menaikkan tarif tegangan listrik. Melainkan membenahi bauran energi yang dilaksanakan perusahaan setrum pelat merah, PT PLN (Persero). "Kita ingin (PLN) disiplin. Kalau energy mix-nya, misalkan penggunaan batubara sekian, ya sekian," ucap Bambang.
Selain itu, Bambang juga menuturkan, pemerintah akan mengurangi biaya perjalanan dinas, konsinyering, serta rapat di luar kantor. Dia pun bilang, akan meminta semua menteri untuk melakukan penghematan belanja non barang.
"Kita tidak akan berdiam diri dengan hanya mendapatkan tambahan ruang fiskal dari pengalihan subsidi. Pemerintah harus memiliki kesadaran untuk lebih berhemat," kata dia.
Analisa:
Menurut pendapat saya, itu langkah yang bagus jika benar pemerintah ingin menghemat anggaran dengan cara mengurangi biaya perjalanan dinas, rapat diluar kantor, dan melakukan penghematan untuk belanja non barang. Semoga ini berlangsung secara konsisten.
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar