BLUSUKAN MENTERI SUSI KE PERBATASAN, DARI TANGKAP 3 KAPAL ASING KINI RATUSAN

Jakarta -Blusukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ke Pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur tak sia-sia. Pada aksi blusukan pekan lalu, Susi dan timnya menangkap 3 kapal penangkap ikan ilegal, kini jumlah kapal yang ditangkap terus bertambah hingga 132 kapal jenis sampan dan perahu.

Susi menyebutkan kelompok ini sebagai manusia perahu. Jumlahnya mencapai 400 orang dan berasal dari Malaysia dan Filipina.

"Mereka adalah manusia perahu, ada yang banyak dari Samporna (Malaysia) dan dari Gunggau Filipina," kata Susi dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta, Jumat (21/11/2014)

Menurut Susi, masuknya kelompok ini ke Indonesia sudah melanggar ketentuan teritorial karena tidak memiliki izin resmi. Apalagi setelah melakukan aktivitas seperti penangkapan ikan dan perusakan lingkungan.

"Menurut UU kedaulatan negara. Itu sudah melanggar teritorial. Jadi itu saja sudah salah," katanya.

Susi mencurigai penangkapan ikan yang dilakukan kelompok ini menggunakan bom dan potas. Meski belum mendapatkan bukti bahan kimia saat penangkapan kapal, namun investigasi akan terus dilanjutkan.

"Kemarin memang tidak ditemukan. Tapi kalau melihat bukti dari laporan masyarakat kemudian melihat situasi lingkungan itu sudah hampir benar," kata Susi

Manusia perahu juga berdomisili di pulau sekitar Derawan yang dihuni oleh masyarakat umum, maupun pulau kosong yang sebenarnya tidak boleh dihuni.

"Mereka tinggal di sana. Mendapatkan logistik dan BBM dari dalam negeri kita juga," terangnya.

Masalah ini sudah disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk segera diproses ke Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia dan Filipina.

"Kita sudah sampaikan kemenlu untuk sampaikan ke kedubes malaysia dan Filipina," jelasnya.

Analisa:

Menurut pendapat saya, upaya blusukan yang dilakukan ibu menteri sudah bagus dapat membuat para nelayan ilegal tersebut menjadi jera. Diharapkan kinerja ibu menteri dapat konsisten, untuk membangun Indonesia jadi lebih baik, dan membuat ekonomi Indonesia tumbuh dan berkembang jadi lebih baik. 

Sumber:

http://finance.detik.com/read/2014/11/21/164731/2755599/4/2/blusukan-menteri-susi-ke-perbatasan-dari-tangkap-3-kapal-asing-kini-ratusan

PEMERINTAH JANJI IKUT KENCANGKAN IKAT PINGGANG

JAKARTA, KOMPAS.com - Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dan solar dicabut, masing-masing Rp 2.000 per liter, untuk dialihkan ke sektor produktif. Pemerintah mengklaim, kebijakan tersebut dapat memberikan tambahan fiskal Rp 9,5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2014.

Seiring dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro membenarkan, kebijakan akan menimbulkan dampak terhadap daya beli masyarakat. Harga barang-barang melambung naik. Inflasi sampai dengan penghujung 2014 ditaksir 7,3 persen.

Bagi si miskin, kata Bambang, kenaikan harga barang-barang akan lebih terasa hingga 9,8 persen. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terkoreksi 5,1 persen. Angka penghematan Rp 9,5 triliun diakui Bambang tidak terlalu besar. Namun, pada 2015 nanti, penghematannya bisa di rentang Rp 100 triliun hingga Rp 140 triliun.

"Untuk 2015, selain dari merealokasi subsidi BBM, kita akan memperlebar ruang fiskal dengan cara lain. Kita bukan berdiam diri saja setelah menaikkan harga BBM," ujar Bambang, Selasa (18/11/2014).

Ya, masyarakat tak menanggung sendiri beban penghematan. Bambang berujar, pemerintah berkomitmen mengencangkan ikat pinggang, agar punya anggaran lebih besar di tahun depan untuk pembangunan infrastruktur. Dia bilang, pemerintah akan berfokus pada subsidi listrik.

Tetapi, kata Bambang, ini bukan soal menaikkan tarif tegangan listrik. Melainkan membenahi bauran energi yang dilaksanakan perusahaan setrum pelat merah, PT PLN (Persero). "Kita ingin (PLN) disiplin. Kalau energy mix-nya, misalkan penggunaan batubara sekian, ya sekian," ucap Bambang.

Selain itu, Bambang juga menuturkan, pemerintah akan mengurangi biaya perjalanan dinas, konsinyering, serta rapat di luar kantor. Dia pun bilang, akan meminta semua menteri untuk melakukan penghematan belanja non barang.

"Kita tidak akan berdiam diri dengan hanya mendapatkan tambahan ruang fiskal dari pengalihan subsidi. Pemerintah harus memiliki kesadaran untuk lebih berhemat," kata dia.

Analisa:

Menurut pendapat saya, itu langkah yang bagus jika benar pemerintah ingin menghemat anggaran dengan cara mengurangi biaya perjalanan dinas, rapat diluar kantor, dan melakukan penghematan untuk belanja non barang. Semoga ini berlangsung secara konsisten.

Sumber:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/19/121829826/Pemerintah.Janji.Ikut.Kencangkan.Ikat.Pinggang.

INDONESIA JADI KEPALA MEA CENTER DI SEKTOR PERIKANAN

JAKARTA, KOMPAS.com – Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Center menggelar pertemuan ASEAN Public-Private Center for Sustainable Fisheries and Aquaculture, di Penang, Malaysia, selama dua hari, dibuka Rabu (19/11/2014). Dalam forum tersebut dibahas mengenai kerjasama pemerintah swasta di sektor perikanan dan budidaya perikanan atau akuakultur.

“Agenda ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi kemitraan antara pemerintah swasta di ASEAN,” ungkap Kepala Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Anang Noegroho, melalui pernyataan resmi diterima kompas.com.

Yang menggembirakan dalam agenda ini, kata Anang, Indonesia terpilih sebagai Kepala MEA Center.

Anang berujar, ada empat isu yang dibahas dalam forum tersebut, yakni soal zonasi, standardisasi operasi penangkapan ikan, kesehatan ikan, serta pakan dan budidaya perikanan. Untuk mengidentifikasi, mendiskusikan, serta memilih prioritas kegiatan terkait keempat isu di atas dalam lingkup regional, maka telah dibentuk gugus tugas atau taskforce.

Indonesia bersama negara-negara di ASEAN menginisiasi terbentuknya Pusat Kelautan dan Perikanan MEA Center, September lalu. “Untuk menghadapi perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN, KKP bekerjasama dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Hal itu bermaksud untuk menyamakan persepsi agar tercapai harmonisasi standar produk barang dan jasa serta proses produksi di sektor kelautan dan perikanan,” imbuh Anang. 

Adapun negara yang tergabung dalam MEA Center yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filippina, Brunei, Myanmar, Vietnam, Laos, dan Kamboja.

Menurut Anang, standarisasi produk barang dan jasa di tingkat ASEAN akan menguntungkan dalam hal kemudahan bea masuk di beberapa negara dan alih teknologi.

Analisa:

Ini merupakan awal yang baik untuk Indonesia, dimana telah dipercaya menjadi kepala MEA Center di sektor perikanan. Diharapkan dengan adanya harmonisasi standar produk barang dan jasa serta proses produksi di sektor kelautan dan perikanan, membuat Indonesia dapat meningkatkan produksi ikan. Dimana kita tahu, Indonesia adalah negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya berupa lautan, sehingga dapat membuat perekonomian Indonesia membaik.

Sumber:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/19/133200226/Indonesia.Jadi.Kepala.MEA.Center.di.Sektor.Perikanan

PEMERINTAH AKAN PANGKAS SETORAN DIVIDEN BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan, pemerintah akan merevisi target setoran dividen dari perusahaan BUMN. Pasalnya, pemerintah saat ini ingin memajukan semua perusahaan BUMN tanpa harus membebankan setoran dividen untuk penerimaan negara.

"Ya, jadi, memang dilematis bagi BUMN karena kalau kita ingin BUMN tumbuh ke depan, maka dividen harus dikurangi," ujar Sofyan Djalil seusai Rakernas Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik, Jumat (21/11/2014).

Sofyan mengungkapkan bahwa selama ini setoran dividen perusahaan BUMN selalu jadi bantalan dari pemerintah. Pasalnya, penerimaan pajak masih kurang untuk memenuhi kebutuhan belanja negara sehingga dividen jadi opsi utama.

"Selama ini, karena mereka, yang harusnya bayar pajak, tetapi tidak bayar pajak, pemerintah jadi agak kesulitan. Maka dari itu, diambillah dividen," ungkapnya.

Ke depan, pemerintah mengupayakan target yang masuk akal untuk dividen BUMN. Namun, subsektor masyarakat yang tidak bayar pajak harus tetap dikejar karena masih banyak perusahaan swasta akhirnya tidak ditarik pajak karena selalu mengklaim bahwa mereka rugi.

"Banyak perusahaan yang sudah bertahun-tahun melaporkan rugi. Masa, rugi bisa jalan terus. Ini yang harus kita lihat," ujar Sofyan.

Presiden Joko Widodo, menurut Sofyan, juga telah menjelaskan bahwa masalah sistem penerimaan pajak akan lebih baik. Dengan demikian, ketergantungan kepada dividen BUMN menjadi berkurang.

"Pemerintah sangat percaya, BUMN yang sehat, yang tumbuh, akan membantu ekonomi kita, dan akan baik untuk negeri," kata Sofyan. (Adiatmaputra Fajar Pratama)

Analisa:
Menurut pendapat saya, itu salah satu langkah yang baik untuk membuat ketergantungan kepada dividen BUMN menjadi berkurang, dan menggantinya dengan mengupayakan dari penerimaan pajak. Harapannya pun dengan adanya BUMN yang sehat, yang tumbuh, akan dapat membantu ekonomi negara Indonesia, dan akan membuat jadi lebih baik.

Sumber:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/21/145631126/Pemerintah.Akan.Pangkas.Setoran.Dividen.BUMN

EKONOMI NEGARA PEMBERI SUBSIDI TIDAK SEHAT

JAKARTA, KOMPAS.com - Subsidi energi sangat besar lantaran semakin besarnya konsumsi. Namun, bukan hanya Indonesia yang mengalami permasalahan terkait subsidi energi. Ada beberapa negara lainnya yang memberlakukan hal serupa.

"Subsidi bahan bakar minyak (BBM) dilakukan terbesar oleh Irak. Tapi memang Irak produksi minyaknya sangat besar. Kemudian Arab Saudi, Mesir, Ekuador, Turkmenistan, Venezuela, dan masih banyak," kata Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) A Tony Prasetiantono saat acara Investor Summit and Capital Market Expo, Rabu (17/9/2014).

Lebih lanjut, Tony mengungkapkan, ada negara yang memberi subsidi BBM besar namun memang merupakan produsen minyak yang signifikan. Ia memberi contoh Nigeria, Arab Saudi, Rusia, dan Venezuela yang memiliki produksi minyak sangat besar.

"Negara yang memberi subsidi BBM struktur ekonominya tidak baik, ekonominya tidak sehat. Contoh saja ada Indonesia dan Mesir. Subsidi yang terlalu besar akan mengakibatkan ketagihan dan dependensi yang terlalu besar," ujar Tony.

Tony menyebut, Dana Moneter Internasional (IMF) pernah membuat sebuah studi tentang siapa sebenarnya pihak yang menikmati subsidi energi. Komponen energi yang disubsidi berupa gasoline alias BBM, kerosene atau minyak tanah, diesel atau solar, dan elpiji.

"Untuk BBM, yang paling banyak menerima manfaat dari subsidi 61 persen oleh 20 persen orang terkaya. Orang-orang kaya ini punya mobil besar yang memakan BBM bersubsidi. Kombinasi kelompok menengah ke atas 81 persen," jelas dia.

Kesimpulannya, Tony mengungkapkan subsidi BBM yang ada saat ini cenderung tidak tepat sasaran dan hanya mengakomodir kaum berpunya. Untuk menyehatkan struktur ekonomi, maka subsidi tersebut harus dipangkas dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.

Analisa:

Menurut pendapat saya, langkah yang dilakukan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi sudah tepat. Karena disini jelas berdasarkan studi dari IMF, penikmat BBM bersubsidi justru terbanyak dari kalangan orang-orang kaya. Jadi BBM yang selama ini di subsidi oleh pemerintah tidaklah tepat sasaran. Maka dari itu, pemerintah terpaksa harus menaikan harga BBM bersubsidi, untuk menyehatkan struktur ekonomi. Kita sebagai masyarakat harus mendukung langkah tersebut, dan kita lihat perkembangannya setahun ke depan untuk program ini.

Sumber:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/17/234000826 Ekonomi.Negara.Pemberi.Subsidi.Tidak.Sehat?utm_source=bisniskeuangan&utm_medium=bp&utm_campaign=related&

MENTERI ESDM: JANGAN GANGGU TIM SAYA!

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meminta semua pihak tidak mengganggu dia dan tim yang sedang bekerja memperbaiki tata kelola di kementeriannya.

"Cukup sudah main-mainnya. Sekarang saatnya kembali ke aturan yang benar. Jangan ganggu tim saya. Para pelaku usaha jangan mencoba goda kami," katanya di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Saat serah terima jabatan kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dari J Widjonarko kepada Amien Sunaryadi, Sudirman mengatakan bahwa sektor ESDM penting bagi negara sehingga harus dikelola dengan baik.

Ia berharap para pelaku usaha meringankan dan bukan malah menambah bebannya. "Mohon maaf kalau saya agak emosional. Ini penting, agar negara ini tidak makin terpuruk," katanya.

Sudirman juga mengatakan, Amien Sunaryadi merupakan pejuang yang hidupnya ditujukan bagi kebaikan bangsa. "Beliau sudah menjanjikan adanya sistem yang baik dengan proses yang memberi kepastian, kecepatan, kemudahan, dan kesederhanaan. Saya akan terus tagih janji Pak Amien ini," katanya.

Amien Sunaryadi menjanjikan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan memberikan kepastian kepada para pelaku usaha. "Kami mohon dukungan dari stakeholder termasuk DPR, Kemenkeu, sehingga produksi migas mencapai titik optimumnya," ujarnya.

Presiden Joko Widodo menunjuk Amien Sunaryadi, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003-2007, sebagai Kepala SKK Migas.

Acara serah terima jabatan kepala SKK Migas antara lain dihadiri oleh Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan para petinggi kontraktor kontrak kerja sama.

Analisa:

Menurut pendapat saya, himbauan   Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tidak mengganggu dia dan timnya   yang sedang bekerja memperbaiki tata kelola di kementeriannya harus kita patuhi. Kita harus mendukung sepenuhnya program menteri ESDM, jika itu kedepannya dapat membuat produksi migas mencapai titik optimumnya. Sehingga diharapkan dapat membuat kondisi perekonomian di  Indonesia  semakin membaik.

Sumber:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/21/152225426/Menteri.ESDM.Jangan.Ganggu.Tim.Saya.

PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA WILAYAH BARAT

Bangsa kita memiliki angkatan kerja dalam jumlah yang sangat besar. Meski dengan kuantitas besar, namun angkatan kerja ini memiliki profil umum berpendidikan rendah, kurang terampil serta tersebar sangat luas dalam karakteristik perkotaan – perdesaan, pesisir – non pesisir serta tersebar hingga ke daerah terpencil.

Persoalan ketenagakerjaan sangat erat terkait persoalan kemiskinan, di mana perluasan kesempatan kerja merupakan salah satu upaya strategis untuk memutus rantai kemiskinan. Sehingga kita mengenal triple track strategy yaitu pro-job, pro-poor dan pro-growth, di mana pertumbuhan ekonomi diharapkan secara signifikan dapat mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja dan mampu mengurangi kemiskinan.

Namun demikian, strategi pengembangan ekonomi nasional perlu diperbaiki agar pada akhirnya mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Di sisi lain, penyediaan tenaga kerja harus mampu mendekati kebutuhan dunia usaha yang terus berkembang. Untuk itu maka diperlukan sebuah strategi ketenagakerjaan, dalam hal ini adalah strategi penempatan tenaga kerja, yang lebih optimal.

Jelang MEA 2015, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja terus melakukan persiapan agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dan unggul, sebagai contoh, Ditjen Binapenta telah sepakat dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkat program padat karya, teknologi tepat guna, dan pemberdayaan pemuda serta wanita.

Dr. Dra. Reyna Usman, MMselaku Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI menegaskan empat point strategi penempatan tenaga kerja di masa datang dihadapkan pada lingkungan, baik internal maupun eksternal yang dinamis. Beberapa isu yang dihadapi adalah :

(1) Reformasi politik dan kebijakan pembangunan nasional yang menuntut penerapan yang lebih nyata dan luas terhadap good governance, terutama pada penerapan otonomi daerah dan pengarusutamaan gender,

(2) Globalisasi ekonomi yang berpengaruh terhadap perkembangan pasar kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang berdampak pada prospek kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja,

(3) Perubahan komposisi lapangan kerja industri dan jabatan dalam dunia kerja, perubahan teknologi di dalam tempat kerja dan restrukturisasi perusahaan, termasuk perubahan kebutuhan tenaga kerja,

(4) Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, dimana diharapkan struktur angkatan kerja dapat bergeser, yang semula didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan rendah, akan bergeser ke tenaga kerja yang berpendidikan menengah dan atas.

Penyesuaian Renstra Ditjen Binapenta 2015 – 2019 terhadap dinamika tantangan yang ada perlu dilakukan, sebagai upaya menyesuaikan tuntutan kebutuhan dan mempertajam kembali arah kebijakan, program, kegiatan dan sasaran pembinaan penempatan tenaga kerja.

Untuk itu, maka pertama yang harus dilakukan adalah menajamkan kembali visi dan misi pembinaan penempatan kerja sesuai dengan konteks kekinian maupun perkiraan dinamika ke depan. (adv).

Analisa:

Menurut pendapat saya, strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja untuk menghadapi MEA 2015 sudah tepat. Strategi yang dilakukan yaitu, Ditjen Binapenta  telah sepakat dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkat program padat karya, teknologi tepat guna, dan pemberdayaan pemuda serta wanita. Ini dilakukan agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dan unggul terhadap kompetitor dari negara lain dalam menghadapi MEA 2015. 

Sumber:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/20/102054226/Program.Penempatan.dan.Perluasan.Kesempatan.Kerja.Wilayah.Barat

INI YANG DIPERJUANGKAN SUSI UNTUK NELAYAN RI

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Jumat (21/11/2014) pagi ini menyambangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta. Kedatangannya ke kantor otoritas yang berwenang dalam keuangan di Indonesia ini tak lain adalah untuk membahas soal akses pembiayaan di sektor perikanan, khususnya bagi nelayan kecil.

Namun, rupanya, bukan hanya urusan kredit, Susi rupanya tengah memperjuangan perbaikan bagi para nelayan. Seusai bertemu dengan jajaran komisioner OJK, Susi menyampaikan kepada wartawan soal model bisnis yang bisa digunakan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan.

"Jadi, alat tangkapnya dibantu. Kemudian, fasiltias utilisasinya (dibantu dengan yang) lebih modern, seperti mesin es, pasar ikan, lalu kapal besar itu dengan cold storage-nya. Kalau nelayan kecil, paling senang, paling tidak, ada mesin es di kecamatan, lalu kemudian pasar ikan, walaupun kecil, 5 x 10 meter, paling tidak. Itu ada untuk mereka supaya bisa taruh produknya,” kata Susi.

Selebihnya, dia berbicara mengenai perlunya pembinaan, baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan pasca-mengucurkan kredit bagi para nelayan. Pasalnya, menurut pengamatan Susi, ada perbedaan kultur antara nelayan di pantai utara Jawa dan pantai selatan Jawa. (Baca juga: Ini Perbedaan Kultur Nelayan Pesisir Selatan dan Utara Jawa Versi Menteri Susi)

"Di utara, kita akan lakukan pembinaan karena di utara sedikit beda gaya hidupnya dari selatan. Di utara, lelaki lebih 'kuat'. Duitnya lebih cepat habis," ucap Susi.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Dewan Komisioner OJK, Lucky FA Hadibrata, juga mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Susi bahwa mereka mendapatkan banyak informasi. Salah satunya adalah perbedaan kultur nelayan.

Di samping itu, Susi juga banyak berbagi tentang model bisnis pembiayaan yang berhasil di sejumlah kampung nelayan.

"Tadi ada di beberapa tempat, seperti di Simeulue (salah satu Kabupaten di Aceh), dan Pangandaran, lalu dijelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi nelayan selatan (Jawa) dan utara. (Dari situ) kita akan lihat model yang disepakati (sebagai mekanisme pembiayaan)," kata Lucky.

Analisa:

Menurut pendapat saya, program kerja yang dilakukan   Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sudah tepat. Dimana diharapkan dapat membuat nelayan di negara Indonesia semakin meningkatkan produktivitasnya dalam mencari ikan. Saya pun berharap ke depannya program kerja yang akan akan segera dilaksanakan tersebut dapat membuat perekonomian di kalangan nelayan RI meningkat, sehingga angka kemiskinan pun bisa berkurang.  

Jakarta -Kalangan Serikat Pekerja/buruh kini mengusulkan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 3.574.179,36. Permintaan ini sudah direvisi oleh mereka yang sebelumnya sempat meminta UMP DKI hanya Rp 3 juta/bulan.

"Rasional atau tidak, itu sah-sah saja. Tuntutan mereka adalah harapan," ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnaker) DKI Jakarta Priyono kepada detikFinance saat ditanya soal usulan UMP Rp 3,5 juta versi buruh, Jumat (14/11/2014).

Selain perhitungan KHL sebesar Rp 2,5 juta, alasan unsur buruh mengajukan angka UMP sebesar Rp 3.574.178,36 karena mereka menambahkan unsur nilai inflasi, produktivitas, estimasi dampak kenaikan harga transportasi akibat kenaikan harga BBM.

"Iya tentunya apakah yang dicek lagi rumusan cek lagi rumusan, PE (Pertumbuhan Ekonomi) dan inflasi. Tetapi kalau inflasi sudah dihitung dari survei KHL 2015 kemarin," imbuhnya.

Priyono menegaskan permintaan Rp 3.574.179,36 dianggap tidak usah dipermasalahkan. Hal itu karena yang berhak menentukan UMP DKI Jakarta adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Saya kira itu keinginan dan harapan, boleh-boleh saja. Wajar atau tidak? coba dianalisa sendiri saja," tegas Priyono.

Sebelumnya Serikat pekerja/buruh mengharapkan UMP DKI Jakarta 2015 hanya naik menjadi Rp 3 juta dari Rp 2,441 juta/bulan (2014) atau naik 22%. Permintaan ini merupakan revisi dari tuntutan mereka yang awalnya mendesak kenaikan UMP hingga 30% atau Rp 3,2 juta/bulan.

"Tidak benar lagi kami menuntut UMP 30% tapi buruh sudah merevisi dan sudah memberikan usulan kompromi nilai UMP DKI Jakarta Rp 3 juta atau hanya naik 22,9% bukan 30%," ungkap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada detikFinance, Kamis (23/10/2014).

Analisis:

Permintaan buruh tersebut masih dinilai wajar, jika relevan dengan kinerja yang mereka hasilkan.

Sumber: http://finance.detik.com/read/2014/11/14/151824/2748633/4/permintaan-labil-buruh-dari-ump-rp-32-juta-jadi-hanya-rp-3-juta-hingga-rp-35-juta

Menteri Susi Kesal G20 Tak Untungkan RI, Menko Sofyan: Ini Bisa Dibicarakan

Jakarta -Menko Perekonomian Sofyan Djalil menilai permasalahan impor produk laut yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti adalah permasalahan bilateral. Bukan terkait dengan keanggotan Indonesia dalam G20.

"Seperti masalah ikan yang disampaikan bu Susi itu persoalannya bukan di G20 tapi persoalan bilateral," ungkap Sofyan di kantornya, Jakarta, Jumat (14/11/2014)

Menurutnya masalah tersebut bisa dibicarakan langsung dengan negara mitra perdagangan Indonesia. Karena kesepakatan itu hanya terjadi antara kedua negara.

"Kalau yang dibicarakan Bu Susi itu kita harus bicarakan dengan trade partnerkita," jelasnya.

Karena pertemuan G20 hanya akan membahas secara umum soal stabilitas keuangan dan investasi serta permasalahan makro ekonomi global.

"Kita G20 nggak bicara itu. Mereka lebih ke financial stability, investasi," ujar Sofyan.

Sebelumnya, Susi merasa Indonesia tidak ada gunanya ikut negara-negara G20. Pasalnya, banyak produk laut impor yang bebas bea masuk praktik perdagangan bebas yang dibuat bersama antara Indonesia dengan negara-negara G20.

"Tuna impor origin (asal) East Timor itu tarifnya 0%. Kita bangsa kaya dan bukan berkembang lagi, tetapi kita kehilangan 14% (bea masuk) dari nilai tuna dunia yaitu US$ 700 juta," ungkap Susi saat bertemu para pengusaha di Gedung Mina Bahari III, kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa 11 November 2014 lalu.

"Saya bilang Ditjen P2HP (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan) surati, kita minta keluar dari G20 di sektor perikanan. Apa untungnya? Impor tarifnya tidak dikenakan, itu nggak ada untungnya," kata Susi.

Analisis:
Menurut saya sikap menteri itu sudah tegas, agar negara lain tidak akan pernah lagi mengintimidasi dan merendahkan lagi Negara Indonesia.


Sumber: 
http://finance.detik.com/read/2014/11/14/154604/2748661/4/menteri-susi-kesal-g20-tak-untungkan-ri-menko-sofyan-ini-bisa-dibicarakan

TUGAS 2

JUDUL: PENGARUH LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN DAGANG YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2012

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR BAGAN 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I. PENDAHULUAN 

A.    Latar Belakang Penelitian

B.     Perumusan Masalah

C.     Batasan Masalah

D.    Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.      Tujuan Penelitian

2.      Manfaat Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A.    Penelitian Terdahulu

B.     Tinjauan Teori

1.    Pengertian Pasar Modal

2.    Investasi dan Pelaku Pasar modal

3.    Jenis dan Fungsi Pasar Modal

4.    Saham

5.      Pengertian Likuiditas

6.      Indikator dalam Perhitungan Likuiditas    

7.      Tujuan Rasio Likuiditas

8.      Pengertian Profitabilitas

9.      Indikator dalam Perhitungan Profitabilitas

BAB III. HASIL ANALISIS

1.      Persentase Current Ratio (CR)

2.      Persentase Return On Assets (ROA)
3.   Data Harga Saham

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A.    Kesimpulan 

B.     Saran 

DAFTAR PUSTAKA