INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

1. Investasi
 

Pengertian

Investasi adalah pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Investasi
- Prospek ekonomi dimasa yang akan datang.
- Keuntungan yang dicapai perusahaan.
- Perubahan dan perkembangan teknologi.
- Kestabilan perekonomian negara.
- Tingkat suku bunga.

Peranan Modal dalam Meningkatkan PNB
Investasi di dalam perekonomian memiliki peran yang sangat penting di dalam menentukan besar-kecilnya pendapatan nasional, yakni dengan proses angka pengganda investasinya. Sedikit saja perubahan dalam investasi, akan menyebabkan perubahan pendapatan nasional dengan prosentase / jumlah yang jauh lebih besar.
Untuk lebih jelasnya, kita lihat ilustrasi berikut:

Pada tahun 2010 Perekonomian Indonesia memiliki pendapatan nasional 130 milyar, dan digunakan untuk konsumsi masyarakat sebesar 100 milyar. Pada periode berikutnya pendapatan nasional mengalami kenaikan menjadi 140 milyar, dan konsumsi masyarakat juga naik menjadi sebesar 130 milyar, dan besarnya investasi sebesar 90 milyar.

Dari data diatas dapat ditemukan fungsi konsumsi masyarakat yaitu:
C = a + cY, dimana:

C = Besarnya konsumsi masyarakat pada periode tertentu.

a = Autonomous consume, yakni besarnya pendapatan / uang yang tetap harus dimiliki untuk tetap bertahap hidup, meskipun pendapatan nasionalnya nol.

c = Marginal propensity to consume, yakni kecenderungan mengkonsumsi masyarakat, jika memiliki pendapatan tertentu.

Y = Pendapatan nasional pada periode tertentu.

Cara Pengerjaan:
c = perubahan konsumsi / perubahan pendapatan nasional
c = (130 - 100) / (140 - 130) = 20/10 = 2

 

Penanaman Modal Dalam Negeri

Pada awalnya, investasi penanaman modal dalam negeri di Indonesia telah diatur di dalam UU no 6 tahun 1968, dengan memebri persetujuan kepada berbagai macam proyek yang tersebar di berbagai sektor di wilayah Indonesia.

Fungsi:

Memperkokoh struktur industri dalam negeri secara umum, dengan memproritaskan industri yang mampu mengolah bahan baku, modal serta penunjang.

Prioritas juga ditujukan kepada industri agar mampu menciptakan mesin-mesin sendiri.

Diarahkan pada proses penyerapan tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

Dapat menyebar ke seluruh wilayah pulau Jawa, agar pembangunan dapat lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.


3. Penanaman Modal Asing
Kemajuan ekonomi suatu negara akan semakin lancar, jika tingkat tabungan masyarakat mampu mengimbangi kebutuhan investasi yang akan dilakukan. Jika yang terjadi justru sebaliknya, maka diperlukan peran sektor swasta luar negeri / asing untuk menutup celah tersebut

Isu - Isu:

1. Memasuki abad ke-21, saat globalisasi dan proses perubahan berlangsung sangat cepat. Akan ada persaingan sangat ketat, terutama setelah kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) diberlakukan pada tahun 2003.

2. Arus dana negara-negara maju akan mengalir deras ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ini merupakan tantangan bagi Indonesia dalam mengendalikan inflasi dan menjaga dasar-dasar ekonomi.

3. Dalam masalah swasembada, memelihara dan memantapkan swasembada pangan bukan tantangan yang kecil karena jumlah penduduk yang treus bertambah setiap tahunnya, sementara lahan pertanian terus berkurang karena dipergunakan untuk keperluan industri, dll.

4. Masalah keterbatasan lahan terkait erat dengan amslah lingkungan, sumber air yang terbatas dan udara yang semakin terpolusi akan menjadi masalah dalam pembangunan dimasa yang akan datang.

5. Masalah SDM akan menjadi isu paling strategis. Dari berbagai ukuran, kualitas SDM Indonesia maish sangat jauh tertinggal. Refleksinya ada pada produktivitas.

6. Dalam masalah penguasaan teknologi, sebagian ekspor hasil industri nasional teknologinya masih rendah atau sudah mulai usang. Industri hulu dan industri hilir juga masih belum terkait.

Referensi:

• Sukirno, Sadono. 2011. MakroEkonomi Teori Pengantar. Jakarta : Penerbit PTRajaGrafindo Persada
• http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab9-investasi_dan_penanaman_modal.pdf

MASALAH POKOK PEREKONOMIAN INDONESIA

1. Pengangguran

• Pengertian
  Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja, yang telah berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak memperolehnya.

Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

1. Pengangguran Normal / Friksional  

Pengangguran yang terjadi karena tidak ada pekerjaan, bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik.

2. Pengangguran Struktural
Pengangguran yang terjadi karena perusahaan sedang mengalami kemunduran dalam usahanya, sehingga sebagian pekerja terpaksa diberhentikan.

3. Pengangguran Teknologi
Pengangguran yang terjadi karena adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia.

Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya

1. Pengangguran Terbuka
Pengangguran yang tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja.

2. Pengangguran Bermusim
Pengangguran yang terjadi pada saat tertentu saja. Misalnya pada musim kemarau, petani tidak dapat menggarap sawahnya.

3. Setengah Menganggur (Underemployment)
Seseorang yang jam kerjanya jauh lebih rendah dari yang normal, mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau 1 hingga 4 jam sehari.

Penyebab Pengangguran
- Jumlah penduduk yang semakin banyak, tetapi lapangan pekerjaan yang tidak banyak.

2. Inflasi

• Pengertian
  Suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum.
  
  
• Penyebab Inflasi
  1. Pengurangan nilai uang (depresiasi nilai uang) yang sangat besar.
  2. Ketidakstabilan politik.
  
  
•  Hubungan antara Pengangguran dan Inflasi
  Pengangguran dan inflasi memiliki hubungan yang saling terkait. Inflasi yang terlalu tinggi di suatu negara akan membuat harga barang-barang semakin mahal, tingkat konsumsi masyarakat yang cenderung menurun, sehingga produsen tidak dapat memproduksi barang dalam jumlah yang banyak, tingkat pendapatan produsen yang semakin menurun sedangkan pengeluarannya cenderung meningkat. Sehingga, produsen harus memangkas anggarannya dengan cara mengurangi jumlah pekerjanya, dan berakibat jumlah pengangguran semakin meningkat.

  
  
  

Referensi:

• Dumairy. 1997. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga
• Sukirno, Sadono. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

1. Kebijaksanaan Selama

• Periode 1966-1969
  Kebijaksanaan pemerintah pada masa ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan semua sektor dari unsur-unsur peninggalan pemerintahan orde lama, terutama dari paham komunis. Selain itu, masa ini juga diisi dengan kebijaksanaan pemerintah dalam mengupayakan penurunan tingkat inflasi yang masih sangat tinggi. Kebijaksanaan ini cukup berhasil dari +- 650% menjadi hanya +- 10% saja, suatu prestasi ekonomi yang tidak kecil.
• Periode Pelita I
  Pemerintah membuat kebijaksanaan ekonomi terbuka, memperbolehkan pihak asing untuk berinvestasi di Indonesia dan meminta bantuan keuangan dari luar negeri. Oleh karena itu, berdampak pada menurunnya angka inflasi yang sempat mencapai 650 % menjelangnya pemerintahan Soekarno, dapat ditekan hingga 1 digit dan pertumbuhan ekonomi meningkat, yang pada dekade 1980-an hingga 1997 sesaat sebelum krisis terjadi, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% pertahun.
• Periode Pelita II
  Pada periode ini, pemerintah membuat beberapa kebijaksanaan mengenai perkreditan untuk mendorong para eksportir kecil dan menengah, disamping untuk mendorong kemajuan pengusaha kecil/ekonomi lemah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK).
  
  Kebijaksanaan fiskal
  Kebijaksanaan pemerintah dengan cara penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing komoditi ekspor di pasar dunia, serta untuk menggalakkan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri guna mendorong investasi dalam negeri.
  
  Kebijaksanaan moneter
  Kebijaksanaan ini bertujuan untuk menaikkan hasil produksi nasional, serta untuk menaikkan daya saing komoditi ekspor, yang pada masa ini menjadi lemah.
• Periode Pelita III
  Pada periode ini Indonesia mengalami devisit neraca perdagangan, yang disebabkan karena diterapkannya tindakan proteksi dan kuota oleh negara-negara pasaran komoditi ekspor Indonesia.
  
  Paket Januari 1982
  Dalam kebijaksanaan ini diterapkan kemudahan dalam hal pajak yang dikenakan terhadap komoditi ekspor, serta kemudahan dalam hal kredit untuk komoditi ekspor.
  
  Kebijaksanaan Imbal Beli (Counter Purchase)
  Kebijaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah yaitu keharusan eksportir maupun importir luar negeri untuk membeli barang-barang Indonesia dalam jumlah yang sama.
  
  Kebijaksanaan Devaluasi 1983
  Kebijaksanaan dengan menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dollar dari Rp625/$ menjadi Rp970/$ dengan harapan gairah ekspor dapat meningkat.
• Periode Pelita IV
  Pada periode ini beberapa kebijakan yang telah diterapkan pemerintah yaitu:
  
  Kebijaksanaan INPRES No.4 tahun 1985
  Kebijaksanaan ini diambil untuk menurunkan ekonomi biaya tinggi seperti memberantas pungutan liar, mempermudah prosedur kepabeanan.
  
  Kebijaksanaan 15 Januari 1987
  Kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, inovasi dan produktivitas beberapa sektor industri dalam rangka ekspor non migas. Untuk itu pemerintah menempuh beberapa cara seperti penyempurnaan dan penyederhanaan ketentuan impor, pembebasan dan keringanan dalam bea masuk, serta penyempurnaan klasifikasi barangnya.
• Periode Pelita V
  Pada periode ini pemerintah lebih memfokuskan kepada pengawasan, pengendalian dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua.

2. Kebijaksanaan Moneter

• Pada zaman sekarang, uang sangat berarti untuk manusia. Tanpa adanya uang, tidak mungkin ekonomi bisa berjalan karena tidak ada permintaan atau konsumsi rumah tangga (C).
  Sedangkan, terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat akan mengakibatkan terlalu banyak permintaan. Jika produksi atau penawaran di pasar terbatas, maka tingkat inflasi akan meningkat, dan tingkat inflasi yang terlalu tinggi akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijaksanaan moneter yang berguna untuk menjaga stabilitas peredaran uang, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Stabilitas uang yang beredar berarti stabilitas ekonomi dan yang terakhir ini merupakan kondisi paling kritis untuk pertumbuhan output yang tinggi dan berkelanjutan.
  Kebijaksanaan moneter sepenuhnya adalah tanggung jawab Bank Indonesia

3. Kebijaksanaan Fiskal

Pemerintah membuat kebijaksanaan fiskal yang mempunyai fungsi untuk mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN dapat terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil daripada pengeluarannya.
Funsi selanjutnya adalah untuk mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran.
Teori sederhana Keynes yang terdiri dari sejumlah persamaan:

T = tY ...... (1)
Mencerminkan pendapatan pemerintah dari pajak yang ditentukan selain oleh tingkat pendapatan (dari wajib pajak), juga oleh besarnya tarif pajak (t)

G = Ga ...... (2)
Mencerminkan pengeluaran pemerintah yang juga sifatnya berdiri sendiri, tidak ditentukan oleh model (ekonomi), tetapi oleh kebijakan fiskal.

Persamaan (1) dan (2) mencerminkan kebijakan fiskal sejak T dan G merupakan dua instrumen dari kebijakan tersebut.
Secara agregat (keseluruhan), sisi pendapatan dari APBN diwakili oleh T dan sisi pengeluarannya oleh G. Jika pengeluaran lebih besar daripada penerimaan (G<T), maka APBN dalam kondisi defisit, sebaliknya jika pendapatan melebihi pengeluaran (G>T), APBN mengalami surplus.Apabila APBN mengalami defisit, maka pemerintah hanya mempunyai dua pilihan untuk membiayai saldo tersebut, yaitu didanai oleh Bank Indonesia lewat printing memory (berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat)
Kedua, lewat pinjaman, baik dari dalam negeri (menerbitkan obligasi) atau dari luar negeri (ekonomi tidak lagi tertutup).

4. Kebijakan Fiskal dan Moneter di Sektor Luar Negeri

Terdapat dua kebijaksanaan, yaitu kebijaksanaan menekan pengeluaran dan kebijaksanaan memindah pengeluaran.

Kebijaksanaan Menekan Pengeluaran
Kebijaksanaan ini dilakukan dengan cara mengurangi
tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia. Cara-cara yang dapat ditempuh antara lain:

Menaikkan pajak pendapatan. Maka, pendapatan yang siap dibelanjakan masyarakat (Y disposible) menjadi berkurang sehingga diharapkan masyarakat akan mengurangi presentase pengeluarannya.

Mengurangi pengeluaran pemerintah, dengan cara lebih mengutamakan prioritas kebutuhan yang mendesak, dan mengurangi subsidi-subsidi yang tidak lagi relevan.

Kebijaksanaan Memindah pengeluaran
Dilakukan dengan cara mengurangi pajak komoditi ekspor, menstabilkan upah dan harga di dalam negeri, melakukan devaluasi, mengawasi pemakaian valuta asing, mengenakan tarif atau quota.

Referensi:

• Tambunan,Tulus. 1999. Perekonomian Indonesia. Bogor: Penerbit Ghalia
• http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab7-kebijaksanaan_pemerintah.pdf

PERAN SEKTOR LUAR NEGERI PADA PEREKONOMIAN INDONESIA

1. Pedagangan Antar Negara

• Peranan Perdagangan Luar Negeri bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia
  
  Perdagangan luar negeri memiliki peranan yang penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Apalagi di era perdagangan bebas saat ini, menuntut Indonesia untuk bisa meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional dalam menghadapi persaingan dari produk-produk import.
  
  Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan ekspor, yang tujuan utamanya adalah mengurangi impor dengan prasyarat bahwa produksi dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan diberlakukannya kebijakan itu diharapkan, ekspor Indonesia di berbagai sektor dapat meningkat. Berarti, pendapatan nasional Indonesia akan meningkat, yang kemudian akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat, seperti membangun infrastruktur publik, membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru sehingga masalah utama kemiskinan di negeri ini dapat teratasi, rakyat dapat hidup dengan sejahtera, dan secara otomatis tingkat kriminalitas dapat berkurang membuat negeri ini menjadi aman, rakyat hidup dengan sejahtera dan Indonesia menjadi negara yang kuat.


• Kebijaksanaan Perdagangan Luar Negeri dari Pelita ke Pelita Berikutnya
  
  Dalam beberapa tahun ini pemerintah telah membuat kebijakan - kebijakan perdagangan luar negeri diantaranya:
  
  - Kebijakan Ekspor
  Tujuan utamanya adalah meningkatkan ekspor dengan    prasyarat bahwa kebutuhan pasar domesti telah terpenuhi.
  
  - Kebijakan Impor
  Tujuan utamanya adalah mengurangi impor dengan prasyarat bahwa produksi dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, dengan tingkat efisiensi yang paling tidak sama dengan produk impor.
  Tujuan yang kedua adalah menambah impor jika produksi dalam negeri tidak bisa memeni kebutuhan dalam negeri.
  
  - Kebijakan Pertanian
  Tujuan utamanya untuk memperbaiki sertifikasi produk dan meningkatkan ekspor pertanian Indonesia.
  
  - Kebijakan Infrastruktur
  Tujuan utamanya untuk memperbaiki infrastruktur yang sudah ada. Karena salah satu penentu utama keberhasilan suatu negara untuk dapat bersaing di dalam era globalisasi dan perdagangan bebas adalah jumlah infrastruktur yang mencukupi dengan kualitas yang baik.
  Buruknya infrastruktur dengan sendirinya meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya menurunkan daya saing harga dengan konsekuensi ekspor menurun.
  Konsekuensi lainnya adalah menurunnya niat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia
  
  - Kebijakan Perbankan
  
  - Kebijakan Teknologi
  
  - Kebijakan Energi
  
  - Kebijakan Perburuhan
  
  - Kebijakan Fiskal dan Moneter
  
  - Kebijakan Industri
  
  - Kebijakan Hukum

2. Hambatan Perdagangan Antar Negara

• Hambatan Tarif
  Tarif adalah suatu nilai tertentu yang dibebankan kepada suatu komoditi luar negeri tertentu yang akan memasuki suatu negara (komoditi import).
  Tarif sendiri ditentukan dengan jumlah yang berbeda untuk masing-masing komoditi impor.
• Hambatan Quota
  Quota termasuk jenis hambatan perdagangan luar negeri yang lazim dan sering diterapkan oleh suatu negara untuk membatasi masukkan komoditi impor ke negaranya.
• Hambatan Dumping
  Dumping adalah produk-produk impor yang dijual di bawah harga normal atau harga lebih murah dari harga di pasar domestik dari negara asal barang.

3. Neraca Pembayaran Luar Negeri Indonesia

Susunan neraca pembayaran dibedakan kepada 3 golongan mutasi keuangan, yaitu (i) Transaksi berjalan (ii) Transaksi modal dan (iii) Selisih perhitungan.

Berdasarkan transaksi modal, pinjaman pemerintah semakin meningkat dan pembayaran hutang semakin merosot. Pada tahun 1996/1997 penerimaan pinjaman pemerintah berjumlah hampir US$ 5,3 milyar dan pada tahun 2000/2001 meningkat menjadi US$ 7,5 milyar. Sedangkan pelunasan hutang merosot dari US$ 6,1 milyar menjadi US$ 4,3 milyar.


4. Peran Kurs Valuta Asing

Kurs valuta asing memegang peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia, misalnya 1 US$ = Rp. 10.000. Pada kurs pertukaran ini (yang akan digunakan oleh penduduk Amerika untuk mengimpor barang dari Indonesia).

Faktor yang mempengaruhi kurs
=> Perubahan dalam citarasa masyarakat
Perubahan citarasa masyarakat Indonesia akan  mengubah corak konsumsi mereka ke atas.





Referensi: 

Dumairy.1997.Perekonomian Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga

Tambunan,Tulus.1999.Perekonomian Indonesia.Bogor:Penerbit Ghalia

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab6-peran_sektor_luar_negeri_pada_perekonomian_indonesia.pdf

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

1. Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia

Seharusnya pemerintah mengalokasikan dana lebih pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke dalam pembangunan lintas Indonesia, sebagai bagian untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya, investasi akan masuk ke Indonesia jika infrastruktur di negara ini memadai.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI Keuangan dan Perbankan DPR RI Harry Azhar Azis, infrastruktur dinilai sangat pantas untuk diutamakan karena sektor tersebut merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Harry pun menyayangkan langkah pemerintah dalam pengelolaan BBM bersubsidi mengingat hanya 20 % dari masyarakat menengah ke bawah yang menggunakannya. Coba, dari 23  triliun alokasi tersebut dipotong 30 % untuk pembangunan jalan, maka akan ada 50 kilometer jalan baru yang dapat tercipta tiap tahunnya.

Keterbatasan infrastruktur sampai sekarang masih menjadi penghalang peningkatan investasi di Indonesia. Infrastruktur yang terbatas ini dicontohkan pada pelayaran, pelayaran di Indonesia dikatakan masih kalah jauh dari Filipina dan Thailand. Dimana, ini mengindikasi infrastruktur di Indonesia memang masih terbatas.

2. Proses Penyusunan Anggaran

Tahun fiskal dimulai setiap bulan Januari. Berarti dalam beberapa bulan menjelang akhir tahun, semua departemen pemerintah dan lembaga pemerintah nondepartemen sibuk menyiapkan anggaran pengeluarannya, tidak saja pengeluaran yang bersifat rutin seperti gaji, subsidi, dan tunjangan pegawai negeri, tetapi juga pengeluaran untuk membiayai proyek-proyek, seperti proyek pembangunan jalan raya, jembatan, waduk dari departemen PU (Pekerjaaan Umum), dll. Anggaran dari setiap departemen dan lembaga non departemen di serahkan ke Departemen Keuangan untuk penetapan jumlah anggaran APBN, yang selanjutnya akan diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Karenan penyusunan APBN tahun ini adalah untuk tahun depan, maka umum disebut RAPBN. Jadi, pada tahun 2011 dibuat RAPBN 2012, dan sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2012 menjadi APBN 2012.

Proses dalam penyusunan APBN saat ini untuk tahun depan, yang berarti untuk mempengaruhi perekonomian nasional tahun depan, pemerintah harus terlebih dahulu membuat perkiraan - perkiraan mengenai kondisi perekonomian Indonesia dan global tahun depan.

Oleh karena itu, penyusunan RAPBN atau penetapan besarnya pengeluaran dan pendapatan untuk tahun depan didasarkan pada asumsi-asumsi mengenai nilai dari sejumlah variabel ekonomi makro, seperti tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, pertumbuhan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ingin di capai dan harga minyak di pasar Internasional. Variabel ini sangat penting, karena Indonesia masih sangat tergantung dengan import minyak.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa besar kecilnya defisit APBN mencerminkan sifat dari kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah, yang merupakan pengelolaan terhadap pengeluaran dan penerimaan negara guna mencapai pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, stabilitas harga, dan stabilitas posisi eksternal (yang tercermin dalam besar kecilnya defisit neraca pembayaran). Jadi, jika pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal ekspansif, ini tercerminkan dalam peningkatan defisit APBN. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif tercerminkan dalam penurunan defisit APBN.

3. Perkiraan Penerimaan Negara

Berdasarkan data Departemen Keuangan RI, dalam APBN 2008,

Pendapatan negara sebesar 781,3 (triliun rupiah)

Penerimaan perpajakan 592,0 (triliun rupiah)

PNRB 187,2 (triliun rupiah)

Migas 117,9 (triliun rupiah)

Belanja negara 854,6 (triliun rupiah)

Belanja pemerintah pusat 573,4 (triliun rupiah)

Subsidi 45,8 (triliun rupiah)

Subsidi listrik 29,8 (triliun rupiah)

Transfer daerah 281,2 (triliun rupiah)

4. Perkiraan Pengeluaran

Berdasarkan data Departemen Keuangan RI, dalam APBN 2008:
Pengeluaran untuk belanja negara sebesar 854,6 (triliun rupiah)
Subsidi listrik sebesar 29,8 (triliun rupiah)
Subsidi BBM sebesar 45,8 (triliun rupiah)


5. Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara

yang diperhitungkan dalam penerimaan negara:

Penerimaan dalam Negeri:
- Penerimaan pajak
     Pajak dalam Negeri
  * Pajak penghasilan (PPh)
  * Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  * Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  * Hak tanah dan bangunan
  * Pajak pembelian / bea & cukai
  * Pajak-pajak lainnya

     Pajak Perdagangan Internasional
  * Bea import
  * Pajak eksport

Pendapatan Non Pajak
- Pendapatan sumber daya alam (migas, non migas)
- Keuntungan dari BUMN
- Pendapatan non pajak lainnya

Hibah




Referensi:

• Tambunan, Tulus. 2009. Perekonomian Indonesia. Bogor : Penerbit Erlangga
• http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/apbn-seharusnya-dimaksimalkan-ke-pembangunan-lintas-indonesia/13903

STRUKTUR

1. Struktur Produksi

GDP sebagai Kemakmuran

Gross Domestic Product (GDP) dapat dikatakan sebagai indikator kemakmuran ekonomi, karena data tersebut dapat memberikan gambaran kasar tentang besarnya uang yang tersedia kepada seorang individu untuk dibelanjakan dalam satu tahun. Semakin besar uang yang dibelanjakan, maka semakin besar juga kemakmuran individu tersebut.

2. Pendapatan Nasional

Pengertian Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan sesuatu negara dalam suatu tahun tertentu.


Cara Menghitung Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Produksi (GDP)

1. Konsumsi Rumah Tangga (C)                          44,5
2. Pembentukan modal tetap swasta (I)               15,1
3. Pengeluaran pemerintah (G)                            17,7
4. Eksport (X)                                                        18,7
5. Import (M)                                                          16,1
6. Depresiasi                                                          7,5
7. Pajak tak Langsung                                         12,0
8. Subsidi                                                              2,2

Diketahui : C = 44,5      G = 17,7                 M = 16,1
                   I = 15,1         X = 18,7
Ditanya    : GDP = ... ?
Jawab      : dengan cara pendekatan pengeluaran
                 = C + I + G + (X-M)
                 = 44,5 + 15,1 + 17,7 + ( 18,7-16,1)
                 = 77,3 + 2,6
       GDP  = 79,9

Cara Menghitung Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Pengeluaran (GNP)

Diketahui : GDP = 79,9
                 Pendapatan faktor neto dari luar negeri = -0,5
Ditanya   : GNP = . . . ?
Jawab     : GNP = GDP + pendapatan faktor neto dari luar negeri

                          = 79,9 - 0,5
                 GNP = 79,4

Cara Menghitung Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Pendapatan (NI)
Jenis Pendapatan                        Nilai
Gross National Product             79,4

Kurang: Depresiasi                     7,5
National Income (NI)                 71,9
Kurang
Pajak tak langsung setelah          9,8
dikurangi subsidi                       62,1 ...Pendapatan Nasional

(12,0-2,2 = 9,8)

Pendapatan Nasional yang Siap Dibelanjakan (Y Disposible)Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposible.Pendapatan Nasional yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh para penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian, untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang mereka inginkan.

Pendapatan Nasional Per Kapita

Pendapatan Nasional yang selalu di hitung tiap tahunnya, selalu digunakan sebagai ukuran kasar untuk menentukan tingkat kemakmuran penduduknya. Semakin besar tingkat pendapatan Nasional perkapita suatu negara, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa semakin makmur penduduk negara tersebut.

3. Distribusi Pendapatan Nasional & Kemiskinan

Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia

Distribusi pendapatan yang tidak merata antara pulau Jawa dan daerah - daerah di tanah air lainnya membuat perbedaan tingkat pendapatan yang signifikan dan membuat kemiskinan di daerah-daerah lain. Hal ini disebabkan pembangunan ekonomi yang pada awalnya hanya terpusat di pulau Jawa saja, dan hanya di sektor-sektor tertentu saja yang secara potensial memiliki kemampuan besar untuk menghasilkan NTB yang tinggi.

Distribusi pendapatan itu sebenarnya sangat penting untuk meminimalisir kesenjangan antara "si kaya" dan "si miskin", karena sebagian besar pendapatan negara itu hanya berputar di sekitar pulau Jawa saja, sehingga pendapatan itu menjadi tidak merata. Maka dari itu Pemerintah harus melakukan modernisasi di sektor pertanian, karena sektor tersebut biasanya dilakukan di daerah pedesaan, supaya sektor pertanian meningkat. Pemerintah juga saat ini telah mengadakan pengembangan industri kecil dan rumah tangga (khususnya di pedesaan), pelatihan, pendidikan dan pembangunan pedesaan. Semua ini dilakukan Pemerintah untuk mengurangi jumlah orang miskin dan kelompok kaya di negeri ini.

Kemiskinan yang Dikemukakan oleh Beberapa AhliAnalisis Tentang Distribusi Pendapatan

Menurut Sallatang (1986) bahwa kemiskinan adalah ketidakcukupan penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materi, tanpa mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi dan sosial.

Menurut Esmara (1986) mengartikan kemiskinan ekonomi sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Menurut Basri (1995) bahwa kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan, seperti sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya.

Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik (2000), kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan.


Pertumbuhan dan Pemerataan dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia Selama Ini

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk Indonesia yang bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.

Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertambahan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (ceteris paribus), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.

Maka dari itu perlu dicapai peningkatan output agregat (barang dan jasa) di seluruh sektor dan seluruh wilayah di Indonesia, yang hasil akhirnya nanti berupa Pendapatan Nasional digunakan lagi untuk membangun perekonomian Indonesia supaya menjadi lebih baik.

Referensi:

• Sukirno, Sadono. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

• Tambunan, Tulus. 1999. Perekonomian Indonesia. Bogor: Penerbit Ghalia
• http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2177548-konsep-dan-definisi-kemiskinan/#ixzz1xmVEM8To